Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.
Sumber https://www.infoptk.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Upaya percepatan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk proaktif dan melakukan jemput bola. Hal tersebut dilakukan agar KIP dapat cepat sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).
“Untuk membantu mempercepat penyaluran KIP hingga sampai ke RTS, kami mohon bantuan Dinas Pendidikan kabupaten/kota bekerjasama dengan berbagai pihak untuk proaktif dan melakukan jemput bola kartu-kartu yang masih belum tersalurkan,” demikian disampaikan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat; Harris Iskandar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan KIP Pendidikan Nonformal, yang IndoINT.com lansir dari tribuns sumsel, Rabu (19/10/2016).
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 17,9 juta anak usia 6 sampai dengan 21 tahun memiliki hak mendapatkan KIP. Dari jumlah tersebut, terdapat 4,1 juta adalah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS).
“Dari jumlah ATS tersebut, Ditjen PAUDdan Dikmas telah mengirimkan data ATS sebanyak 2,9 juta dalam bentuk CD ke seluruh Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota,” jelas Dirjen PAUD dan Dikmas yang akrab disapa Harris.
Dengan data ATS yang dikirimkan tersebut, Harris menjelaskan, dinas pendidikan diharapkan dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan dan para penggiat pendidikan lainnya melakukan verifikasi data ATS di masyarakat.
“Jika sudah terverifikasi diharapkan penggiat pendidikan dapat memberikan motivasi dan mengajak ATS tersebut untuk kembali ke sekolah, atau mengikuti program kesetaraan, serta mengikuti kursus dan pelatihan,” ajak Harris kepada para penggiat pendidikan.
“Bagi ATS yang sudah masuk ke sekolah, ataupun kesetaraan dan kursus, kami harapkan dapat meminta bantuan satuan pendidikan untuk didaftarkan atau masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik) agar menjadi bagian yang memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP),” tegas Harris.
Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono, menghimbau kepada para pegiat pendidikan dan masyarakat agar lebih teliti serta peduli terhadap masyarakat sekitar. Jika ditemukan orangtua pemegang kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibantu untuk mendapatkan KIP.
“Bagi orangtua penerima PKH tetapi belum memegang KIP, dinas pendidikan diharapkan dapat membantu orantua tersebut agar mendapatkan KIP,” ajak Agus.
Rapat Koordinasi dalam Rangka Percepatan Penyaluran KIP tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan dihadiri lebih dari 515 orang. Peserta Rakor terdiri dari Kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kepala Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia, Kepala Balai Pengembangan PAUDdan Dikmas seluruh Indonesia, dan para Kepala BPKB seluruh Indonesia. Rapat ini diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2016 di Hotel Mercure, Palu, Sulawesi Tengah.
sumber : tribuns sumsel
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.